 |
| Dinda Dinanti, S.H., M.H. |
Kisah pilu pendidikan tinggi Indonesia tak hanya terjadi di daerah, tapi tepat di ibu kota. Dinda Dinanti, S.H., M.H., seorang dosen tetap Non-PNS di salah satu universitas besar di Jakarta, membuka tabir "kekerasan finansial" yang menimpa para pencerdas bangsa di ruang sidang Mahkamah Konstitusi.
Setiap minggunya, Dinda harus mengampu 14 SKS dan mengajar sekitar 290 mahasiswa, di luar tugas membimbing skripsi dan kewajiban penelitian. Namun, seluruh keringat dan loyalitasnya yang sering kali membuatnya terbangun merespons mahasiswa hingga dini hari hanya dihargai dengan upah bersih Rp3.171.443 pada bulan ini.
Angka tersebut sangat mencekik untuk biaya hidup di Jakarta dan Depok. Dinda memaparkan kenyataan pahit yang harus ia dan rekan-rekannya jalani demi menyambung hidup:
Menyambung Hidup dari Jualan Kue dan Ojek Online: Gaji tiga jutaan tak mampu menutup ongkos transportasi pamulang-Jakarta yang mencapai Rp90.000 per hari. Dinda harus menyisihkan waktu produktifnya untuk berjualan kue ringan, sementara banyak rekannya sesama dosen terpaksa menjadi pengemudi ojek online demi menutupi kebutuhan perut yang kelaparan.
Hak yang Dirampas: Di saat pekerja lain merayakan hari raya, Dinda dan dosen Non-ASN lainnya gigit jari karena tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) maupun gaji ke-13. Alasannya terjebak pada persoalan administratif peralihan status kampus menjadi Badan Layanan Umum (BLU).
Intimidasi Birokrasi: Saat menuntut haknya, mereka justru disodori surat pernyataan yang seolah menghanguskan masa kerja bertahun-tahun. Jika menolak tanda tangan, mereka diancam diturunkan statusnya menjadi dosen honorer yang dibayar eceran per jam.
Terjebak Sistem: Sejak mengabdi pada 2017, Dinda tidak pernah bisa mendapatkan Sertifikasi Dosen karena namanya selalu tertahan oleh sistem administratif di pusat, membuatnya hanya bisa mengandalkan gaji pokok yang jauh di bawah UMR.
"Bagaimana mungkin mutasi ilmu pengetahuan tingkat tinggi bisa berjalan dengan jernih, jika fokus pikiran mengajar terbagi antara borang administrasi yang politis dan tuntutan perut yang kelaparan?" tutur Dinda, menyuarakan penderitaan 46 dosen Non-ASN yang masih tersisa di kampusnya.