Membuka agenda tersebut, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan laporan kehadiran para petinggi kementerian/lembaga dari tingkat pusat beserta unsur pemerintah daerah dalam rapat koordinasi penanggulangan karhutla ini.
“Pada hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026, telah hadir 8 pimpinan kementerian/lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, kapolda, pangdam, Basarnas, BMKG, BNPD dari Daerah, di Posko Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan. Saat ini kita berada di Pontianak, Kalimantan Barat,” ujar Seskab Teddy.
Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa peninjauan ke Kalimantan Barat ini merupakan langkah proaktif untuk memantau realitas di lapangan sekaligus mendengarkan laporan langsung terkait eskalasi situasi karhutla. “Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi,” ujar Presiden Prabowo.
Merespons arahan tersebut, Tenaga Ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Brigjen TNI (Purn.) Asrianus Bulo, memaparkan data pantauan satelit terkait sebaran titik panas (hotspot) dalam 24 jam terakhir. Berdasarkan pengamatan, tercatat sebanyak 198 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi terpantau di wilayah Kalimantan Barat.
Lebih lanjut, Bulo merinci adanya 3.100 hotspot berskala menengah dan 406 hotspot berskala rendah. Sebaran titik panas ini mayoritas terkonsentrasi pada sejumlah kabupaten di wilayah selatan dan timur provinsi tersebut.
“Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara di wilayah sektor Selatan. Kemudian di wilayah timur juga Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Sambas,” jelasnya.
Rapat koordinasi ini turut menyoroti prakiraan cuaca di kawasan terdampak. Berdasarkan analisis, hujan berintensitas ringan diproyeksikan mengguyur wilayah timur Kalimantan Barat pada rentang waktu 21 hingga 27 Agustus 2026.
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah sebelumnya telah mengeksekusi operasi modifikasi cuaca (OMC) sejak 11 hingga 18 Agustus 2026. Namun, intervensi cuaca tersebut harus dijeda sementara akibat minimnya potensi pembentukan awan hujan di udara.
“Kemudian kami sudah rapat dengan BMKG bahwa potensi awal akan terjadi pada tanggal 23-27 sehingga kami akan melaksanakan operasi modifikasi cuaca,” tutur Bulo.
Agenda rapat ini menjadi titik tolak kunjungan kerja Presiden Prabowo di Kalimantan Barat guna memastikan integrasi dan kecepatan penanganan karhutla di lapangan. Konsolidasi antara pemerintah pusat dan aparatur daerah dalam satu posko komando ini diproyeksikan mampu memperkokoh koordinasi serta mengakselerasi upaya pemadaman di kawasan terdampak.